Komisi V DPR RI mendukung penambahan Radio Detection and Ranging (radar) cuaca untuk mengatasi blankspot area sebesar kurang lebih 200 km di wilayah Maluku Utara.

            Hal ini disampaikan anggota Komisi V Sony Waplau (Fraksi Partai Demokrat) saat menyampaikan Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi V yang dihadiri Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya, jajaran Eselon I dan Eselon II, Departemen Perhubungan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Meteorologi dan Geofisika dan mitra kerja lainnya, Kamis (7/1) di gedung DPR.

            Dalam laporannya Sony mengatakan, blankspot area sepanjang 200 km dari titik jaringan pengamatan antara stasiun pengamatan di Manado yang terdekat yang mempunyai cakupan pengamatan hanya kurang lebih 250 km, tidak dapat mencakup wilayah layanan oleh stasiun pengamatan di Ternate yang mempunyai cakupan pengamatan lebih kecil, sehingga mengancam keselamatan dan keamanan penerbangan pengamatan. Selain itu, radar cuaca juga diperlukan dalam rangka peningkatan fungsi early warning system bagi masyarakat di Kota Ternate.

            Penambahan radar cuaca ini demi untuk peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan dan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas keakuratam informasi cuaca. Dana yang dibutuhkan untuk pengadaan radar cuaca ini sebesar Rp 18 milyar.

            Selain itu, Komisi V DPR juga merekomendasikan penambahan sarana peralatan observasi Automatic Weather Observation System (AWOS) untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan di Bandara Sultan Babullah Ternate. Dana yang dibutuhkan untuk pengadaan peralatan ini adalah sebesar Rp 7,5 milyar.

            Dalam kesempatan tersebut Sony menambahkan, Provinsi Maluku Utara dengan pengembangan ibukota baru Sofifi, masih memerlukan dukungan pembiayaan APBN untuk percepatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana.

            Kota Sofifi sebagai ibukota baru membutuhkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur di segala bidang, baik secara fisik, sarana dan prasarana.

            Untuk kepentingan tersebut, Komisi V menyarankan perlunya membuat skema prioritas pembangunan infrastruktur fisik untuk jalur transportasi, kawasan pusat pemerintahan dan pemukiman, dengan memberi perhatian penuh bagi proyek-proyek yang dapat diselesaikan dalam satu-dua kali masa APBN atau program multiyears.

            Komisi V DPR RI juga merekomendasikan program kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kepada pemerintah untuk pelabuhan penyeberangan di Kota Sofifi dalam rangka mendukung kelancaran arus barang dan jasa di pengembangan Kota Sofifi sebagai ibukota baru Provinsi Maluku Utara dengan memperhatikan faktor beban muatan.

            Sony mengatakan, secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Perumahan dan Permukiman, Pembangunan Daerah Tertinggal, masih belum berjalan maksimal dengan akselerasi yang lebih cepat. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menyatukan kekuatan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Maluku Utara. (tt)